peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah. 1. peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH Pasal 4 (1 ) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, dan Peraturan Presiden Nomor. U. 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER. BAB I . Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. PENGELOLAAN SAMPAH. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOLOK SELATAN, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah. Pasal 5 Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan. U. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2. 3. 2011. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Bulan Mei mendatang, Undang-undang No. Nomor Pengundangan. Foto: RES. 223 -2-. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Undang-Undang - 2 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan. Undang-Undang N6mor 23 Tahun 2014 tentang. dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang Nomor Tahun 20tentang 18 08 Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RepublikMenetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL. Penugasan: Dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan limbah, Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun secara terpadu dan terpusat di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (LN RI Tahun 2029 No. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 9. Dan masih banyak lagi peraturan terkait sampah di berbagai tingkatan pemerintahan yang dapat. Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; 1. Bagian Kedua . E. E. ,mh nip. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK PERATURAN PENGELOLAAN SAMPAH – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA – PENDANAAN 2021 PERMENKEU RI NOMOR 26/PMK. Syarat Penggunaan Layanan. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. Tipe Dokumen. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kebersihan Kota Yogyakarta; b. Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Sampah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. 2012 No. bahwa berdasarkan pertimbangan. Pedoman Media Siber. peraturan pemerintah. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan turunan berikutnya yang baru saja disahkan Presiden Jokowi berupa PP tentang pengelolaan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 2. Judul. Tahun. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah; 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 2 ayat (1) 11 Ibid, Pasal 1. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Lokasi. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. Siti Nurbaya, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mencantumkan bahwa Peraturan Menteri no. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017. Peraturan Pemerintah No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Pemerintah No. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; Materi Bimtek Bimtek Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik Menurut PP ini, Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Penentuan prioritas jenis sampah ; 4. Sehingga berbahaya bagi manusia dan lingkungan apabila tidak dikelola. Namun, dalam tataran normatif, pembuatan peraturan pelaksana yang dimandatkan UU 18/2008 masih menunggak. menlhk. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03) dinyatakan tidak. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 35,93. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522); 5. Pemerintah Indonesia secara konsisten terus berupaya agar pengelolaan sampah elektronik dapat dilakukan sesuai dengan standar. Pengelolaan Sampah Spesifik. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber : Bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, perlu segera dilaksanakan kebijakan Pengelolaan Sampah berbasis sumber guna mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah. pdf. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:15 a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga: T. ABSTRAK PERATURAN. PERDA Kota Yogyakarta No. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 2017, No. 188, TLN No. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022. Dalam (Reni Ariastuti, 2015) kemampuan pemerintah untuk mengelola sampah hanya mencapai 40,09 % di area perkotaan sedangkan di. tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 10. 1. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Normr 33 Tahun 2010 tentangmenetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Mengingat : 1. PermenLHK P. . Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Kota Serang. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGANAN SAMPAH LAUT. Subjek. Kementerian. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. PermenLHK 6 tahun 2022 tentang SIPSN diundangkan Dirjen PP Kemenkumham pada 5 April 2022 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga da n Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 8. 6522); 9. 51 Hlm. T. b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis. 07/2021 TANGGAL 25 MARET 2021 (BN TAHUN 2021 NO. Agar. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi. 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka 1 dan 2. Peraturan Preside n Nomor 97 Tahun 2017 tentangPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018. pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi. TENTANG DATABASE PERATURAN. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. DITJEN PSLB3 KLHK, Selasa 12 Agustus 2021. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Selain diperkuat dengan peraturan. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pengelolaan sampah dalam UU No 18 tahun 2008 menjadi hak dan kewajiban setiap orang. Judul. 83 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK. Tipe. Salah satu contohnya dilakukan Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Neg ara Republik Indonesia Nomor 5347) ; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah4. [2],, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) meminta pemerintah untuk tetap fokus melaksanakan mandat-mandat utama dari UU No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan PP 27 Tahun 2020 tentang. 4. : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Jumlah Halaman : 8 HLM; Penjelasan : 4 halaman. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi. Dokumen ini juga berisi tentang potensi dan tantangan pengelolaan limbah elektronik, serta contoh praktik baik dari berbagai pihak. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 20l2 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tersebut maka pemerintah melalui Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian. a. 4. PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NO. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi danpenanganan sampah bagi instansi/masyarakat yang menghasilkan sampah). BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Penerbitan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia. Indonesia, Pemerintah. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan. Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dilakukan dengan dua fokus utama,. 4. 13. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bagian Kedua . pembentukan peraturan desa tentang bank sampah serta rancang bangun bank sampah sebagai metode pengelolaan sampah berbasis peningkatan ekonomi di desa bongo nol kecamatan paguyaman oleh ketua tim novendri m. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH I. 2021. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 14. adanya upaya-upaya yang terintegrasi mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha/industri, produsen maupun masyarakat. Menimbang: a. DINAS-LINGKUNGAN-HIDUP-PENGURANGAN-SAMPAH-PLASTIK. Badan / Pengarang: Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik. bahwa pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga yang. pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari Pengelolaan Sampah Regional. Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 8. - 9 - Bagian Kedua Kewajiban Pasal 12 (1) Setiap. Selain itu terdapat sanksi administratif dan pidana bagi pihak-pihak yang 4 UU No. Badan / Pengarang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (LN RI Tahun 2029 No. TENTANG DATABASE PERATURAN. SITI NURBAYA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH. Peraturan Gubernur Nomor. berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara.